Menurut Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si., Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dalam artikel yang berjudul “MEMAHAMI ANCAMAN RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA” (2023), Radikalisme dapat didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan dan persuasi untuk mempromosikan sebuah ideologi tertentu, tetapi sering kali menggunakan metode yang salah dan berujung pada konsekuensi yang fatal.
Salah satu strategi yang sangat efektif dalam pencegahan radikalisme adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan disetiap lini kehidupan masyarakat di tanah air.
Kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik dapat menjadi faktor yang memicu radikalisme dalam masyarakat.
Ketimpangan pendapatan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan. Orang-orang yang merasa terpinggirkan secara ekonomi cenderung rentan terhadap narasi radikal yang menawarkan solusi sederhana atau ekstrem terhadap masalah-masalah kompleks.
Ketidaksetaraan
dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya dapat memperkuat perasaan ketidakadilan dan frustrasi di antara kelompok-kelompok tertentu. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk merekrut anggota dengan menawarkan identitas baru atau rasa kebanggaan dalam kelompok tersebut.
Ketidakpuasan
terhadap sistem politik yang korup atau tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat juga dapat menjadi pemicu radikalisme. Ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada bisa mendorong individu untuk mencari solusi di luar sistem yang ada, termasuk melalui gerakan-gerakan radikal.
Perasaan marginalisasi atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas dapat menjadi pemicu untuk radikalisme identitas, di mana individu merasa terpanggil untuk membela kelompok mereka dengan cara-cara yang ekstrem.
Perbedaan pandangan dan harapan antara generasi muda dan lansia dapat menciptakan ketegangan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk merekrut pendukung di kalangan generasi muda yang mungkin merasa tidak terwakili atau diabaikan oleh pemerintah.
Penting untuk diingat bahwa kesenjangan tidak selalu langsung menyebabkan radikalisme, tetapi dapat menjadi faktor yang memperkuat kondisi yang rentan terhadap propaganda dan perekrutan oleh kelompok-kelompok radikal. Solusi untuk mengatasi radikalisme seringkali melibatkan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat.
Berikut adalah beberapa cara pemberdayaan masyarakat dapat membantu mencegah radikalisme:
- Pendidikan dan Kesadaran
Memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang nilai-nilai moderat, toleransi, dan pluralisme. Program-program pendidikan yang mempromosikan pemahaman yang benar tentang agama, budaya, dan pluralisme dapat mengurangi kemungkinan radikalisasi.
- Pemberdayaan Ekonomi
Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, akses pekerjaan, dan pengembangan usaha mikro dan kecil. Ketika individu merasa memiliki peluang ekonomi yang baik, mereka cenderung lebih terlibat dalam kegiatan positif dan kurang rentan terhadap propaganda radikal.
- Keterlibatan Komunitas
Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal dan pembangunan daerah. Ini dapat dilakukan melalui forum-forum partisipatif, dialog antaragama, dan kegiatan sosial yang memperkuat hubungan antarwarga.
- Pembangunan Infrastruktur Sosial
Membangun infrastruktur sosial seperti sekolah, pusat kesehatan, dan fasilitas rekreasi yang dapat memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kohesi masyarakat.
- Promosi Nilai-nilai Moderat
Melakukan kampanye publik yang menekankan pada pentingnya nilai-nilai moderat, toleransi, dan perdamaian. Ini dapat dilakukan melalui media massa, acara komunitas, dan program pendidikan formal dan non-formal.
Dengan mengadopsi pendekatan ini, pemberdayaan masyarakat dapat menjadi pondasi yang kuat dalam mencegah radikalisme dan ekstremisme serta memperkuat kedamaian dan stabilitas sosial di tingkat lokal maupun nasional. (HSB)
Penulis :
Hasbi
Duta Damai BNPT RI Regional Aceh
