BANDA ACEH – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI bersama Duta Damai Aceh dan Forum Kordinasi Penegahan Terorisme (FKPT) Aceh silaturahmi ke PJ Gubernur Aceh Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, di Pendopo Gubernur, Selasa, (10/9/2024).
Pertemuan itu dipimpin oleh Deputi I BNPT, Mayjen TNI Roedy Widodo, dengan didampingi oleh Direktur Pencegahan, Prof. Dr. Irfan Idris, Kasubdit Binmas, Kolonel Pas. H. Sujatmiko, dan Kasubdit Pengawasan, Ahadi Wijayanto, S.E., M.M. Sementara itu, hadir Pj. Gubernur Aceh, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Dedy Yuswadi, serta perwakilan dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh dan Duta Damai Aceh.
Dalam sambutannya, Deputi I BNPT, Mayjen TNI Roedy Widodo, menyampaikan bahwa BNPT memiliki tanggung jawab untuk menjalankan mandat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengamanan PON 2024. BNPT bekerja sama dengan Pangdam dan Kapolda Aceh serta Sumatera Utara dalam pengawalan dan pengamanan PON.
“Kami hadir di Aceh untuk memastikan PON XXI berjalan aman dan lancar. BNPT, bersama Deputi I dan II, bekerja di bawah koordinasi Pangdam dan Kapolda, serta mengantisipasi beberapa isu yang berkembang di masyarakat menjelang pelaksanaan PON,” jelas Roedy.
Lebih lanjut, Roedy memaparkan tiga komponen utama dalam upaya pencegahan terorisme yang dilaksanakan BNPT, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
“Dalam konteks kesiapsiagaan nasional, kami menginisiasi pembentukan Duta Damai di setiap daerah, termasuk di Aceh. Mereka adalah agen-agen perubahan yang membantu kami menjaga stabilitas keamanan dan membangun kesadaran publik terkait ancaman radikalisme,” ujar Deputi.
Selain itu, BNPT juga menggulirkan program kontra radikalisasi dengan menginisiasi Sekolah Damai dan Kampus Kebangsaan yang berbasis nilai-nilai kebangsaan, baik di sekolah-sekolah umum maupun lembaga pendidikan agama.
“Kami ingin memastikan generasi muda memahami pentingnya persatuan dan kedamaian. Dengan adanya Sekolah Damai dan Kampus Kebangsaan, kami berharap mampu menanamkan pemahaman yang kuat mengenai semangat kebangsaan kepada generasi penerus,” lanjutnya.
Sementara Pj Gubernur Safrizal didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Dedy Yuswadi. Pada pertemuan itu Pj Gubernur berdiskusi banyak hal dengan pihak BNPT terkait potensi dan gejala radikalisme yang mungkin terjadi. Safrizal mengatakan, upaya penanggulangan dan pencegahan radikalisme hingga terorisme tak bisa dilakukan sendiri oleh BNPT. Semua pihak harus terlibat bekerja sama. Safrizal menyambut baik kehadiran BNPT di Aceh. Menurutnya kerja sama dengan BNPT sangat penting bagi Aceh sebagai daerah yang memiliki latar belakang konflik di masa silam.
“Damai Aceh ini perlu dijaga, Pemerintah Aceh memiliki konsen terhadap penciptaan stabilitas daerah yang makin baik dan kondusif,” sebut Safrizal.
Oleh sebab itu, ia berharap BNPT dapat mendeteksi sedini mungkin bila menemukan pemantik radikalisme.
Dalam kesempatan itu, Roedy juga menyampaikan 7 program prioritas yang diharapkan dapat menciptakan sekaligus menguatkan public awareness dan public engagement dalam upaya bersama penanggulangan terorisme. Ketujuh program prioritas tersebut diantaranya yaitu pemberdayaan perempuan, anak dan remaja, pembentukan Desa Siap Siaga-Desa Damai, pembentukan sekolah damai, pembentukan kampus kebangsaan, pemenuhan hak dan pemberdayaan penyintas serta keluarga. Kemudian terkait reintegrasi dan reedukasi mitra deradikalisasi serta keluarga dan yang terakhir mengenai asesmen pegawai dengan tugas resiko tinggi.
“Program-program ini dapat membangun public awareness dan public engagement, tentunya harus didukung dengan kekuatan multi stakeholders,” kata Roedy Widodo
Penulis :
Firman IlmiDuta Damai BNPT RI Regional aceh
