Hari Parlemen Indonesia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober merupakan momen penting untuk merenungkan perjalanan panjang parlemen sebagai salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2024, peringatan ini memiliki makna yang semakin mendalam, mengingat tantangan dan dinamika politik yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
Parlemen, sebagai lembaga perwakilan rakyat, memiliki peran sentral dalam kehidupan demokrasi. Di sinilah aspirasi masyarakat disalurkan, undang-undang dibuat, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dilakukan. Namun, dengan tantangan-tantangan yang dihadapi, seperti polarisasi politik, kritik terhadap kinerja anggota parlemen, dan meningkatnya ekspektasi publik, Hari Parlemen Indonesia 2024 memberikan kesempatan untuk mengevaluasi peran parlemen dan mencari jalan menuju perbaikan demokrasi di masa depan.
Sejarah Parlemen Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan hingga Era Reformasi
Sejarah parlemen Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini menuju kemerdekaan dan perkembangan sistem politik. Parlemen pertama kali terbentuk melalui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945, yang berfungsi sebagai parlemen sementara sebelum pembentukan DPR secara resmi. KNIP memainkan peran penting dalam mengawal proses transisi dari pemerintahan kolonial menuju pemerintahan republik yang merdeka.
Namun, perjalanan parlemen Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Selama era Orde Lama dan Orde Baru, parlemen sering kali berada di bawah bayang-bayang kekuasaan eksekutif yang otoriter. Di bawah Presiden Soekarno, misalnya, parlemen mengalami pembubaran dan penggantian berkali-kali, sementara pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, parlemen lebih banyak berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan pemerintah daripada sebagai lembaga pengawasan yang independen.
Reformasi 1998 menandai titik balik dalam sejarah parlemen Indonesia. Setelah runtuhnya Orde Baru, parlemen mengalami transformasi besar-besaran, dengan DPR dan DPD yang lebih demokratis dan independen. Sistem multipartai yang lebih terbuka, pemilu yang lebih adil, serta desentralisasi kekuasaan politik memberikan peluang baru bagi parlemen untuk memainkan peran yang lebih kuat dalam menjaga check and balances di pemerintahan. Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh parlemen di era reformasi ini.
Peran Parlemen dalam Demokrasi: Antara Aspirasi dan Realitas
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, parlemen memiliki tanggung jawab besar dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sehingga mereka diharapkan menjadi wakil yang mampu membawa suara rakyat ke dalam proses pengambilan keputusan politik.
Namun, salah satu kritik yang sering muncul adalah bahwa kinerja parlemen belum sepenuhnya sesuai dengan harapan publik. Banyak warga yang merasa bahwa anggota parlemen lebih mementingkan kepentingan partai atau pribadi daripada kepentingan rakyat. Isu-isu seperti rendahnya kehadiran anggota parlemen dalam sidang, minimnya partisipasi dalam diskusi substantif, serta terlibatnya beberapa anggota parlemen dalam kasus korupsi, telah menggerus kepercayaan publik terhadap institusi parlemen.
Di Hari Parlemen Indonesia 2024, penting bagi kita untuk merefleksikan apakah parlemen benar-benar menjalankan peran utamanya sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat. Transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan terhadap kritik menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa parlemen tidak hanya menjadi lembaga politik yang formal, tetapi juga benar-benar berfungsi sesuai dengan mandatnya sebagai pelayan rakyat.
Tantangan Parlemen di Era Digital
Tahun 2024 menandai sebuah era baru di mana teknologi digital memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan politik dan demokrasi. Dengan akses informasi yang semakin terbuka melalui internet dan media sosial, masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap transparansi dan kinerja parlemen. Mereka menuntut agar proses legislasi lebih terbuka, dan para wakil rakyat lebih responsif terhadap aspirasi publik.
Namun, era digital juga membawa tantangan baru bagi parlemen. Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya polarisasi politik di media sosial, di mana perdebatan politik sering kali terjebak dalam narasi yang dangkal atau bersifat partisan. Hal ini mempengaruhi persepsi publik terhadap parlemen, di mana banyak orang lebih fokus pada isu-isu yang viral di media sosial daripada pada substansi kebijakan yang sedang dibahas.
Selain itu, parlemen juga harus menghadapi tantangan dalam hal menjaga etika politik di era digital. Banyak anggota parlemen yang aktif di media sosial, dan ini membuka peluang bagi mereka untuk lebih dekat dengan konstituen. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial juga bisa menjadi pedang bermata dua, di mana ujaran kebencian atau penyebaran hoaks dapat memperkeruh suasana politik.
Untuk itu, penting bagi parlemen Indonesia di tahun 2024 untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan teknologi digital, baik dalam hal transparansi proses legislasi maupun dalam berkomunikasi dengan publik. Parlemen harus dapat menggunakan teknologi ini sebagai alat untuk memperkuat demokrasi, bukan memperlemah.
Legislasi Progresif dan Tantangan Kebijakan
Salah satu fungsi utama parlemen adalah membuat undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, parlemen dihadapkan pada tantangan untuk menghasilkan legislasi yang progresif, responsif, dan relevan dengan perubahan zaman. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang sangat cepat, parlemen dituntut untuk mampu beradaptasi dan menyusun kebijakan yang tidak hanya mengatasi masalah saat ini, tetapi juga mempersiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan masa depan.
Pada tahun 2024, isu-isu seperti perubahan iklim, revolusi industri 4.0, ketahanan pangan, dan keamanan siber menjadi topik penting yang harus direspon oleh parlemen melalui kebijakan yang konkret. Namun, sayangnya proses legislasi di parlemen sering kali lambat dan terhambat oleh kepentingan politik yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembuatan undang-undang, termasuk dengan melibatkan lebih banyak ahli dan masyarakat dalam diskusi kebijakan.
Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Demokrasi
Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang partisipatif, di mana rakyat tidak hanya menjadi penonton dalam proses politik, tetapi juga terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Parlemen sebagai lembaga perwakilan harus membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik, baik melalui konsultasi publik dalam proses legislasi maupun dalam hal transparansi anggaran dan kebijakan.
Pada tahun 2024, dengan kemajuan teknologi informasi, parlemen Indonesia memiliki kesempatan untuk melibatkan lebih banyak masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, parlemen dapat memanfaatkan platform daring untuk mengadakan forum konsultasi publik, memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam pembahasan undang-undang, serta membuka akses terhadap informasi legislasi secara lebih luas.
Hari Parlemen Indonesia 2024 harus menjadi momen penting bagi refleksi sekaligus perbaikan demokrasi di Indonesia. Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat harus mampu memperkuat perannya sebagai penjaga demokrasi, bukan hanya menjadi lembaga formal yang terjebak dalam birokrasi dan kepentingan politik sempit. Melalui transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan terhadap partisipasi publik, parlemen dapat kembali mendapatkan kepercayaan rakyat. Tantangan di era digital, polarisasi politik, serta krisis kepercayaan publik harus dijawab dengan tindakan nyata dari parlemen. Dengan komitmen untuk memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, serta keterlibatan publik, parlemen Indonesia dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan memajukan demokrasi.
Di tahun 2024, marilah kita merayakan Hari Parlemen Indonesia dengan harapan bahwa lembaga ini akan terus berkembang menjadi pilar demokrasi yang kuat, responsif, dan inklusif, demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
Penulis :
Benny SyuhadaDuta Damai BNPT RI Regional Aceh
